TIGA JENDERAL POLRI DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DAN DITAHAN TERKAIT DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL

Terkini 04 Nov 2026 01:17 • 3 min read • 22 views • By admin

Share berita ini

TIGA JENDERAL POLRI DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DAN DITAHAN TERKAIT DUGAAN PENYADAPAN ILEGAL
TIGA JENDERAL POLRI DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

MEDIA MITRA INDONESIA SATU — Jakarta, 3 November 2026 Badan Reserse Kriminal Mabes Polri secara resmi menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dan langsung menempatkan mereka dalam tahanan, terkait dugaan tindak pidana penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Drs. Asep Safrudin, M.Si., dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Selasa, 3 November 2026.


Ketiga perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah:

No Inisial Nama & Jabatan
1 LSP Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo — Kepala Staf Kepresidenan / Mantan Kapolri
2 ASN Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution — Kepala Divisi Hukum Mabes Polri
3 EH Irjen Pol. Eko Hadi Santoso — Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I, Sespim Lemdiklat Polri

Sementara itu, satu perwira tinggi lainnya berinisial SU (Irjen Pol. Slamet Uliandi) saat ini masih diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama.


Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan Kabareskrim Polri, dugaan penyadapan berlangsung dalam kurun waktu tahun 2025 hingga Oktober 2026. Nomor-nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang ketat dan tanpa dasar penegakan hukum yang sah.

Sasaran penyadapan diduga mencakup:

- Nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto
- Pejabat negara
- Tokoh politik
- Insan pers dan media
- Tokoh organisasi kemasyarakatan
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Pengusaha

Pada sekitar bulan Oktober 2026, salah satu tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan dari sistem LIMS. Laporan polisi diterima oleh pihak kepolisian pada tanggal 30 Oktober 2026, yang dilaporkan oleh petugas yang mengetahui adanya penghapusan data tersebut.



Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Barang bukti yang berhasil diamankan:

📱 11 unit telepon genggam
📱 1 unit iPad
💾 4 buah flash drive



Ketiga tersangka disangkakan melanggar tiga pasal berlapis:

- Pasal 258 KUHP — Penyadapan tanpa kewenangan yang sah, ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara
- Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP — Akses tanpa izin terhadap sistem elektronik, ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara
- Pasal 32 ayat (1) UU ITE — Interferensi dan penghapusan data elektronik, ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara

"Terhadap ketiga tersangka, kami tahan di Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri untuk proses penyidikan selanjutnya."
— Komjen Pol. Asep Safrudin, Kabareskrim Polri

Penahanan dilakukan di Rutan Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

 

Pihak Mabes Polri mengimbau masyarakat untuk memperoleh informasi perkembangan kasus ini hanya melalui saluran resmi kepolisian dan media yang kredibel, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

 

Segala sesuatu yang disangkakan terhadap ketiga tersangka belum dapat dinyatakan sebagai kesalahan sebelum terbukti secara sah dan berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Redaksi Media Mitra Indonesia Satu akan terus memantau perkembangan proses hukum pada kasus ini dan menyajikan pemberitaan selengkap-lengkapnya segera setelah ada informasi terbaru dari pihak berwenang.

 

Redaksi Media Mitra Indonesia Satu
Akurat • Tajam • Terpercaya
© 3 November 2026

 

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Media Mitra Indonesia Satu